🐪 Bentang Alam Yang Cocok Dijadikan Daerah Industri Adalah

Sedangkankenampakan buatan adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk dengan campur tangan manusia. Yuk, kita mengenal kenampakan alam dan buatan yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan. Tentu saja dengan bentang alam yang sangat luas yaitu dari Sabang sampai Merauke, negara kita punya banyak kenampakan alam.

JawabanDATARAN RENDAH >PenjelasanMAAF KALO SALAH D Jawabandataran rendahPenjelasandataran rendah biasanya digunakan oleh indusrri pabrik

Faktor kebutuhan manusia terus meningkat, hal ini menyebabkan munculnya kenampakan alam buatan di Indonesia. Bahkan kegiatan manusia ada yang dapat mengubah kenampakan di permukaan bumi. Lingkungan buatan merupakan daerah yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu, di antaranya kemakmuran manusia, perlindungan hewan dan tumbuhan, pembangunan sarana dan prasarana umum, PLTA dan Tujuan utama pemanfaatan sumber daya alam adalah kemanfaatan masyarakat. Namun, ekpsloitasi yang masif berkonsekuensi pada penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya alam. Saat ini, ada konfrontasi antara pembangunan skala besar dengan peningkatan kompetisi akan pangan, air dan energi. Tanpa inovasi pendekatan yang radikal, kita tak akan mampu menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengurangi resiko degradasi lingkungan. Jika hanya paradigma ekonomi jangka pendek yang lebih dominan, maka kepentingan jangka panjang pembangunan regional akan terkorbankan. Karena itu, perlu pendekatan yang lebih integratif, menjawab tantangan tata ruang, memperhatikan daya dukung ekosistem, dan memaduserasikan kepentingan berbagai pihak. Inilah salah satu esensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB terkait ekosistem, baik ekosistem daratan maupun ekosistem laut. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free HEADLINEKABAR TPBPENDEKATAN BENTANG ALAM UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG INTEGRATIFPandemi COVID-19 yang sedang terjadi mengingatkan kita bahwa manusia adalah bagian integral sistem rumah tangga alam. Alam adalah ruang interaksi biok dan abiok. Manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kejadian alam. Kehidupan manusia akan selalu dipengaruhi ekosistem di sekitarnya, mulai dari unsur biologi seper dari wabah penyakit yang cepat menyebar dan bersifat sudden impacts atau mendadak, maupun perubahan iklim yang sifatnya jangka panjang. Karena itu, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mereﬂeksikan bagaimana pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang kita lakukan. Tujuan utama pemanfaatan sumber daya alam adalah kemanfaatan masyarakat. Namun, ekpsloitasi yang masif berkonsekuensi pada penurunan kuantas dan kualitas sumber daya alam Yansen, 2010. Saat ini, ada konfrontasi antara pembangunan skala besar dengan peningkatan kompesi akan pangan, air dan energi. Tanpa inovasi pendekatan yang radikal, kita tak akan mampu menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengurangi resiko degradasi lingkungan. Jika hanya paradigma ekonomi jangka pendek yang lebih dominan, maka kepenngan jangka panjang pembangunan regional akan terkorbankan. Karena itu, perlu pendekatan yang lebih integraf, menjawab tantangan tata ruang, memperhakan daya dukung ekosistem, dan memaduserasikan kepenngan berbagai pihak. Inilah salah satu esensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB terkait ekosistem, baik ekosistem daratan maupun ekosistem laut. Dalam era otonomi, tantangan pengelolaan sumber daya alam ini menjadi lebih besar. Dalam dua dekade terakhir, otonomi daerah telah melahirkan dua konskuensi bagi pembangunan regional. Pada satu sisi, ini merupakan peluang signiﬁkan bagi daerah untuk mengelola sumber daya secara lebih mandiri. Hal ini dapat mengarah kepada peningkatan akvitas sosial-ekonomi di daerah-daerah Takahashi and Legowo 2004. Namun, di sisi lain otonomi daerah juga dapat menciptakan kedakjelasan polik, kurangnya penegakan hukum dan peningkatan kedakamanan hak-hak adalah salah satu media informasi dari program LOCALISE SDGs, sebuah program kolaborasi UCLG ASPAC dan APEKSI dengan dukungan pendanaan dari Uni Eropa, dalam menyampaikan informasi terkait dinamika pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB atau Sustainable Development Goals SDGs kepada rekan-rekan mitra LOCALISE SDGs 16 provinsi, 14 kota dan lembaga-lembaga asosiasi pemerintah daerah, serta pemerintah daerah non-mitra, dan aktor non-pemerintah mitra media dan masyarakat.Kabar TPB berupaya untuk menyampaikan berbagai informasi dan pihak-pihak lain yang bekerja untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan di mengundang para pembaca foto yang dilengkapi dengan terkait pelaksanaan TPB melalui email knowledge_management Kabar TPB dapat 4/MEI/2020Susunan Redaksi Penasehat UCLG ASPAC - APEKSI, Kontributor Sri Indah Wibinastiti SIW, Aniessa Delima Sari ADS, Teguh Ardhiwiratno TA, Vidya Kartika VK, Sitti Aminah Syahidah SAS.Kontributor Tamu Bernadette Christi Paramitha Santosa BCPS, Jeri Irmansyah JI dan Yansen serta konﬂik lokal Resosudarmo 2005. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas, polik transaksional serta kurang efekfnya kontrol dari legislaf, pemerintah pusat dan masyarakat sipil memberikan tempat sempurna bagi tumbuh dan berkembangnya korupsi. Seawan dan Hadi 2007 menemukan bahwa kebijakan dan program lingkungan di Indonesia saat ini sangat lemah, sehingga memberikan peran yang sangat dominan bagi pemerintah. Keterlibatan masyarakat sipil dalam manajemen sumber daya alam dan lingkungan dipinggirkan. Tak heran, perhaan yang kurang pada isu-isu seper hak dan keadilan lingkungan melahirkan konﬂik lingkungan dan sosial yang lebih kompleks di daerah-daerah di Indonesia. Tentu saja tetap ada peluang untuk memperbaiki itu semua, walaupun daklah dengan mudahnya dapat diimplementasikan. Karena pembangunan Indonesia banyak bertumpu pada sumber daya lahan, maka sesungguhnya kita memerlukan basis pembagian lahan land allocaon yang lebih adil. Program reforma agraria yang sedang dijalankan pemerintah memang salah satu alternaf solusi. Ini juga adalah bentuk implementasi sila kelima Pancasila. Terkait reforma agraria, ada banyak hal yang harus diperhakan, misalnya data dan peta dasar pertanahan, bidang tanah berserﬁkat, sektor kehutanan serta permasalahan tanah adat dan ulayat. Di sektor kehutanan juga diimplementasi program perhutanan sosial sebagai bagian dari reform menjamin pengelolaan sumber daya alam dan lahan yang lebih baik tentu ada banyak hal yang harus diperhakan. Peran pemerintah daerah dan pusat harus dijalankan dengan baik. Pemerintah daerah juga jangan terlalu mudah mengeluarkan izin untuk eksploitasi sumber daya alam tanpa kajian yang mendalam. Secara mendasar, apa yang harus dilakukan adalah membangun keseimbangan antara kebutuhan masyarakat people, keuntungan ekonomi proﬁt dan kepenngan penyelamatan ekologi planet. Bentuk-bentuk pengelolaan berbasis komunitas harus terus ditumbuhkan, didukung dan dikembangkan. Keka mendiskusikan eksploitasi sumber daya alam, kita selalu dihadapkan dengan kebutuhan untuk mengakomodasi sektor swasta di satu sisi dan memperhakan hak masyarakat di sisi lain. Betul kita membutuhkan sektor swasta sebagai pihak kega yang dapat menyediakan dukungan ﬁnansial. Namun, kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari pembangunan itu sendiri. Karena itu, pendekatan yang lebih integraf dalam mengelola sumber daya alam/lahan sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan regional di Indonesia. Dalam pembangunan yang berbasis sumber daya alam atau lahan, maka pendekatan bentang alam landscape approach merupakan kunci untuk menjamin keluaran yang seimbang. Menurut FAO 2012, pendekatan bentang alam melibatkan proses-proses skala besar dengan cara yang terintegrasi dan mul-disiplin, serta mengkombinasikan manajemen sumber daya alam dengan permbangan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Hal ini berbeda dengan pendekatan ekosistem dimana dalam pendekatan bentang alam ini bisa terdapat berbagai ekosistem. Pendekatan bentang alam juga memperhakan aspek manusia dan instusinya, dengan memandang mereka sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem, bukan hanya sebagai agen eksternal. Pendekatan bentang alam berusaha menyediakan sarana dan konsep untuk mengalokasikan dan memanajemen lahan untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan. Sektor pertanian, pertambangan dan penggunaan produkf lahan lainnya saling berkompesi dengan aspek lingkungan dan konservasi keragaman haya Sayer and Cassman 2013. Karena itu diperlukan kombinasi intervensi pada sebuah bentang alam tertentu untuk mendukung produkﬁtas yang bisa menguntungkan pihak-pihak kepenngan utama. Dalam pendekatan bentang alam, ada prinsip-prinsip yang harus diperhakan. Sayer et al. 2013 mensintesakan ada konsensus-konsensus dalam pendekatan bentang alam, yang menekankan pada manajemen adapf, pelibatan berbagai pihak kepenngan dan bertujuan banyak. Prinsip-prinsip itu melipu 1 pembelajaran berkelanjutan dan manajemen adapf; 2 k perhaan yang disepaka bersama; 3 melipu berbagai skala; 4 berfungsi banyak; 5 melintasi berbagai pihak kepenngan; 6 ada pertukaran diskusi dan wacana yang baik dan tranparan; 7 penjelasan tentang hak dan tanggung jawab; 8 monitoring yang parspatoris dan mudah diaplikasikan; 9 ketahanan dan 10 peningkatan kapasitas pihak-pihak kepen menjamin keberlangsungan sistem, maka kepenngan para pihak yang terlibat, terutama penghuni bentang alam tersebut, harus dijamin. Hal tersebut harus didukung dengan plaorms yang jelas dari para pihak kepenngan, sehingga membuat perwakilan pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dapat bernegosiasi dan mengambil keputusan pada level landscape. Kebijakan publik haruslah menyentuh seluruh aspek. Ia memang mungkin harus memfasilitasi sektor swasta “the greedy”, sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Tapi, masyarakat yang membutuhkan the needy juga harus diperhakan. Inilah yang seharusnya menjadi fokus para pembuat kebijakan the bureucracy. Sehingga, semua pihak menjadi penng, termasuk juga masyarakat sipil lainnya community at large. Abdülhamit Çakmut, seorang suﬁ master dari Turki sekali berkata, “Keka keselarasan alam telah dilanggar, itulah tanda akhir zaman. Namun, kita mungkin dapat menundanya. Kita merawat tubuh agar bisa hidup lebih lama. Kita harus berbuat yang sama untuk dunia. Kalau kita menyayanginya, usahakan agar umurnya sepanjang mungkin, maka kita menunda hari kiamat”. Pada akhirnya, komitmen untuk mengimplementasikan akan menjadi penng dalam menjamin keberhasilan usaha menyeleraskan pembangunan ekonomi dan penyelamatan lingkungan. Itulah esensi dari pembangunan 1berupadan Walikota Surabaya. Pemerintah perlu melengkapi pendekatan dalam upaya kesetaraan gender, dengan sosialisasi terhadap peran ayah dalam pengembangan calon pemimpin kedua, perlunya membantu perempuan dewasa untuk dimilikinya. Pemimpin perempuan perlu diberdayakan untuk mampu dimilikinya, dan membangun sikap Pemimpin perempuan perlu melihat sebagai pemimpin akan memberikan pengetahuan yang lebih luas, dan pengetahuan ini bermanfaat dalam dalam membuka wawasan anaknya. Pemerintah perlu menekankan role model pemimpin perempuan yang hidup bersalah berperan sebagai ibu/istri dan pemimpin perempuan di Indonesia, yang terkait erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB 5 yaitu kesetaraan gender, adalah perjuangan yang panjang. Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat dapat mempengaruhi pencapaian Tanpa Kemiskinan, TPB 3 tentang Kehidupan Sehat Sejahtera dan TPB 4 tentang Pendidikan Berkualitas. Pencapaian TPB 5 perlu dimulai sejak perempuan kecil di keluarganya masing-masing. Berangkat dari keluarga, kesetaraan gender dan peningkatan pemimpin perempuan bermula. Peran pemerintah, termasuk pemerintah daerah, semakin mendorong implementasi PUG, dan mendorong ayah agar berperan dalam meningkatkan agensi dari anak perempuannya. ibu/istri dan pemimpin, juga perlu diterima dengan tangan terbuka, jamak itu bisa bersinergi dan saling COVID-19 yang sedang terjadi mengingatkan kita bahwa manusia adalah bagian integral sistem rumah tangga alam. Alam adalah ruang interaksi biok dan abiok. Manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kejadian alam. Kehidupan manusia akan selalu dipengaruhi ekosistem di sekitarnya, mulai dari unsur biologi seper dari wabah penyakit yang cepat menyebar dan bersifat sudden impacts atau mendadak, maupun perubahan iklim yang sifatnya jangka panjang. Karena itu, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mereﬂeksikan bagaimana pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang kita lakukan. Tujuan utama pemanfaatan sumber daya alam adalah kemanfaatan masyarakat. Namun, ekpsloitasi yang masif berkonsekuensi pada penurunan kuantas dan kualitas sumber daya alam Yansen, 2010. Saat ini, ada konfrontasi antara pembangunan skala besar dengan peningkatan kompesi akan pangan, air dan energi. Tanpa inovasi pendekatan yang radikal, kita tak akan mampu menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengurangi resiko degradasi lingkungan. Jika hanya paradigma ekonomi jangka pendek yang lebih dominan, maka kepenngan jangka panjang pembangunan regional akan terkorbankan. Karena itu, perlu pendekatan yang lebih integraf, menjawab tantangan tata ruang, memperhakan daya dukung ekosistem, dan memaduserasikan kepenngan berbagai pihak. Inilah salah satu esensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB terkait ekosistem, baik ekosistem daratan maupun ekosistem laut. Dalam era otonomi, tantangan pengelolaan sumber daya alam ini menjadi lebih besar. Dalam dua dekade terakhir, otonomi daerah telah melahirkan dua konskuensi bagi pembangunan regional. Pada satu sisi, ini merupakan peluang signiﬁkan bagi daerah untuk mengelola sumber daya secara lebih mandiri. Hal ini dapat mengarah kepada peningkatan akvitas sosial-ekonomi di daerah-daerah Takahashi and Legowo 2004. Namun, di sisi lain otonomi daerah juga dapat menciptakan kedakjelasan polik, kurangnya penegakan hukum dan peningkatan kedakamanan hak-hak masyarakat serta konﬂik lokal Resosudarmo 2005. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas, polik transaksional serta kurang efekfnya kontrol dari legislaf, pemerintah pusat dan masyarakat sipil memberikan tempat sempurna bagi tumbuh dan berkembangnya korupsi. Seawan dan Hadi 2007 menemukan bahwa kebijakan dan program lingkungan di Indonesia saat ini sangat lemah, sehingga memberikan peran yang sangat dominan bagi pemerintah. Keterlibatan masyarakat sipil dalam manajemen sumber daya alam dan lingkungan dipinggirkan. Tak heran, perhaan yang kurang pada isu-isu seper hak dan keadilan lingkungan melahirkan konﬂik lingkungan dan sosial yang lebih kompleks di daerah-daerah di Indonesia. Tentu saja tetap ada peluang untuk memperbaiki itu semua, walaupun daklah dengan mudahnya dapat diimplementasikan. Karena pembangunan Indonesia banyak bertumpu pada sumber daya lahan, maka sesungguhnya kita memerlukan basis pembagian lahan land allocaon yang lebih adil. Program reforma agraria yang sedang dijalankan pemerintah memang salah satu alternaf solusi. Ini juga adalah bentuk implementasi sila kelima Pancasila. Terkait reforma agraria, ada banyak hal yang harus diperhakan, misalnya data dan peta dasar pertanahan, bidang tanah berserﬁkat, sektor kehutanan serta permasalahan tanah adat dan ulayat. Di sektor kehutanan juga diimplementasi program perhutanan sosial sebagai bagian dari reform menjamin pengelolaan sumber daya alam dan lahan yang lebih baik tentu ada banyak hal yang harus diperhakan. Peran pemerintah daerah dan pusat harus dijalankan dengan baik. Pemerintah daerah juga jangan terlalu mudah mengeluarkan izin untuk eksploitasi sumber daya alam tanpa kajian yang mendalam. Secara mendasar, apa yang harus dilakukan adalah membangun keseimbangan antara kebutuhan masyarakat people, keuntungan ekonomi proﬁt dan kepenngan penyelamatan ekologi planet. Bentuk-bentuk pengelolaan berbasis komunitas harus terus ditumbuhkan, didukung dan dikembangkan. Keka mendiskusikan eksploitasi sumber daya alam, kita selalu dihadapkan dengan kebutuhan untuk mengakomodasi sektor swasta di satu sisi dan memperhakan hak masyarakat di sisi lain. Betul kita membutuhkan sektor swasta sebagai pihak kega yang dapat menyediakan dukungan ﬁnansial. Namun, kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari pembangunan itu sendiri. Karena itu, pendekatan yang lebih integraf dalam mengelola sumber daya alam/lahan sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan regional di Indonesia. Dalam pembangunan yang berbasis sumber daya alam atau lahan, maka pendekatan bentang alam landscape approach merupakan kunci untuk menjamin keluaran yang seimbang. Menurut FAO 2012, pendekatan bentang alam melibatkan proses-proses skala besar dengan cara yang terintegrasi dan mul-disiplin, serta mengkombinasikan manajemen sumber daya alam dengan permbangan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Hal ini berbeda dengan pendekatan ekosistem dimana dalam pendekatan bentang alam ini bisa terdapat berbagai ekosistem. Pendekatan bentang alam juga memperhakan aspek manusia dan instusinya, dengan memandang mereka sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem, bukan hanya sebagai agen eksternal. Pendekatan bentang alam berusaha menyediakan sarana dan konsep untuk mengalokasikan dan memanajemen lahan untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan. Sektor pertanian, pertambangan dan penggunaan produkf lahan lainnya saling berkompesi dengan aspek lingkungan dan konservasi keragaman haya Sayer and Cassman 2013. Karena itu diperlukan kombinasi intervensi pada sebuah bentang alam tertentu untuk mendukung produkﬁtas yang bisa menguntungkan pihak-pihak kepenngan utama. Dalam pendekatan bentang alam, ada prinsip-prinsip yang harus diperhakan. Sayer et al. 2013 mensintesakan ada konsensus-konsensus dalam pendekatan bentang alam, yang menekankan pada manajemen adapf, pelibatan berbagai pihak kepenngan dan bertujuan banyak. Prinsip-prinsip itu melipu 1 pembelajaran berkelanjutan dan manajemen adapf; 2 k perhaan yang disepaka bersama; 3 melipu berbagai skala; 4 berfungsi banyak; 5 melintasi berbagai pihak kepenngan; 6 ada pertukaran diskusi dan wacana yang baik dan tranparan; 7 penjelasan tentang hak dan tanggung jawab; 8 monitoring yang parspatoris dan mudah diaplikasikan; 9 ketahanan dan 10 peningkatan kapasitas pihak-pihak kepen menjamin keberlangsungan sistem, maka kepenngan para pihak yang terlibat, terutama penghuni bentang alam tersebut, harus dijamin. Hal tersebut harus didukung dengan plaorms yang jelas dari para pihak kepenngan, sehingga membuat perwakilan pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dapat bernegosiasi dan mengambil keputusan pada level landscape. Kebijakan publik haruslah menyentuh seluruh aspek. Ia memang mungkin harus memfasilitasi sektor swasta “the greedy”, sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Tapi, masyarakat yang membutuhkan the needy juga harus diperhakan. Inilah yang seharusnya menjadi fokus para pembuat kebijakan the bureucracy. Sehingga, semua pihak menjadi penng, termasuk juga masyarakat sipil lainnya community at large. Abdülhamit Çakmut, seorang suﬁ master dari Turki sekali berkata, “Keka keselarasan alam telah dilanggar, itulah tanda akhir zaman. Namun, kita mungkin dapat menundanya. Kita merawat tubuh agar bisa hidup lebih lama. Kita harus berbuat yang sama untuk dunia. Kalau kita menyayanginya, usahakan agar umurnya sepanjang mungkin, maka kita menunda hari kiamat”. Pada akhirnya, komitmen untuk mengimplementasikan akan menjadi penng dalam menjamin keberhasilan usaha menyeleraskan pembangunan ekonomi dan penyelamatan lingkungan. Itulah esensi dari pembangunan 2 Walikota Surabaya. Pemerintah perlu melengkapi pendekatan dalam upaya kesetaraan gender, dengan sosialisasi terhadap peran ayah dalam pengembangan calon pemimpin kedua, perlunya membantu perempuan dewasa untuk dimilikinya. Pemimpin perempuan perlu diberdayakan untuk mampu dimilikinya, dan membangun sikap Pemimpin perempuan perlu melihat sebagai pemimpin akan memberikan pengetahuan yang lebih luas, dan pengetahuan ini bermanfaat dalam dalam membuka wawasan anaknya. Pemerintah perlu menekankan role model pemimpin perempuan yang hidup bersalah berperan sebagai ibu/istri dan pemimpin perempuan di Indonesia, yang terkait erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB 5 yaitu kesetaraan gender, adalah perjuangan yang panjang. Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat dapat mempengaruhi pencapaian Tanpa Kemiskinan, TPB 3 tentang Kehidupan Sehat Sejahtera dan TPB 4 tentang Pendidikan Berkualitas. Pencapaian TPB 5 perlu dimulai sejak perempuan kecil di keluarganya masing-masing. Berangkat dari keluarga, kesetaraan gender dan peningkatan pemimpin perempuan bermula. Peran pemerintah, termasuk pemerintah daerah, semakin mendorong implementasi PUG, dan mendorong ayah agar berperan dalam meningkatkan agensi dari anak perempuannya. ibu/istri dan pemimpin, juga perlu diterima dengan tangan terbuka, jamak itu bisa bersinergi dan saling COVID-19 yang sedang terjadi mengingatkan kita bahwa manusia adalah bagian integral sistem rumah tangga alam. Alam adalah ruang interaksi biok dan abiok. Manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kejadian alam. Kehidupan manusia akan selalu dipengaruhi ekosistem di sekitarnya, mulai dari unsur biologi seper dari wabah penyakit yang cepat menyebar dan bersifat sudden impacts atau mendadak, maupun perubahan iklim yang sifatnya jangka panjang. Karena itu, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mereﬂeksikan bagaimana pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang kita lakukan. Tujuan utama pemanfaatan sumber daya alam adalah kemanfaatan masyarakat. Namun, ekpsloitasi yang masif berkonsekuensi pada penurunan kuantas dan kualitas sumber daya alam Yansen, 2010. Saat ini, ada konfrontasi antara pembangunan skala besar dengan peningkatan kompesi akan pangan, air dan energi. Tanpa inovasi pendekatan yang radikal, kita tak akan mampu menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengurangi resiko degradasi lingkungan. Jika hanya paradigma ekonomi jangka pendek yang lebih dominan, maka kepenngan jangka panjang pembangunan regional akan terkorbankan. Karena itu, perlu pendekatan yang lebih integraf, menjawab tantangan tata ruang, memperhakan daya dukung ekosistem, dan memaduserasikan kepenngan berbagai pihak. Inilah salah satu esensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB terkait ekosistem, baik ekosistem daratan maupun ekosistem laut. Dalam era otonomi, tantangan pengelolaan sumber daya alam ini menjadi lebih besar. Dalam dua dekade terakhir, otonomi daerah telah melahirkan dua konskuensi bagi pembangunan regional. Pada satu sisi, ini merupakan peluang signiﬁkan bagi daerah untuk mengelola sumber daya secara lebih mandiri. Hal ini dapat mengarah kepada peningkatan akvitas sosial-ekonomi di daerah-daerah Takahashi and Legowo 2004. Namun, di sisi lain otonomi daerah juga dapat menciptakan kedakjelasan polik, kurangnya penegakan hukum dan peningkatan kedakamanan hak-hak BAHAN BACAANFAO. 2012. Mainstreaming climate-smart agriculture into a broader landscape approach. Background paper for the Second Global Conference on Agriculture, Food `Security and Climate Change. Hanoi, Vietnam. Resosudarmo, B. P. 2005. The Polics and Economics of Indonesia's Natural Resources. ISEAS, Singapore. Sayer J, Sunderland T, Ghazoul J, Pfund J-L, Sheil D, Meijaard E, Ventera M, Boedhihartono A. K, Day M, Garcia C, van Oosten C and Buck L. E. 2013. Ten principles for a landscape approach to reconciling agriculture, conservaon, and other compeng land uses. PNAS, 110 8349–8356Sayer J and Cassman K. G. 2013. Agricultural innovaon to protect the environment. PNAS, 110 8345–8348Seawan, B and Hadi, 2007. Regional autonomy and local resource management in Indonesia. Asia Paciﬁc Viewpoint, 48 M and Legowo, 2004. Regional Autonomy and Socio-Economic Development in Indonesia-Case Studies of Seven Provinces. IDE-JETO. Chiba, JapanYansen. 2010. Natural resource exploitaon is a short-way. The Jakarta Post, 22 February serta konﬂik lokal Resosudarmo 2005. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas, polik transaksional serta kurang efekfnya kontrol dari legislaf, pemerintah pusat dan masyarakat sipil memberikan tempat sempurna bagi tumbuh dan berkembangnya korupsi. Seawan dan Hadi 2007 menemukan bahwa kebijakan dan program lingkungan di Indonesia saat ini sangat lemah, sehingga memberikan peran yang sangat dominan bagi pemerintah. Keterlibatan masyarakat sipil dalam manajemen sumber daya alam dan lingkungan dipinggirkan. Tak heran, perhaan yang kurang pada isu-isu seper hak dan keadilan lingkungan melahirkan konﬂik lingkungan dan sosial yang lebih kompleks di daerah-daerah di Indonesia. Tentu saja tetap ada peluang untuk memperbaiki itu semua, walaupun daklah dengan mudahnya dapat diimplementasikan. Karena pembangunan Indonesia banyak bertumpu pada sumber daya lahan, maka sesungguhnya kita memerlukan basis pembagian lahan land allocaon yang lebih adil. Program reforma agraria yang sedang dijalankan pemerintah memang salah satu alternaf solusi. Ini juga adalah bentuk implementasi sila kelima Pancasila. Terkait reforma agraria, ada banyak hal yang harus diperhakan, misalnya data dan peta dasar pertanahan, bidang tanah berserﬁkat, sektor kehutanan serta permasalahan tanah adat dan ulayat. Di sektor kehutanan juga diimplementasi program perhutanan sosial sebagai bagian dari reform menjamin pengelolaan sumber daya alam dan lahan yang lebih baik tentu ada banyak hal yang harus diperhakan. Peran pemerintah daerah dan pusat harus dijalankan dengan baik. Pemerintah daerah juga jangan terlalu mudah mengeluarkan izin untuk eksploitasi sumber daya alam tanpa kajian yang mendalam. Secara mendasar, apa yang harus dilakukan adalah membangun keseimbangan antara kebutuhan masyarakat people, keuntungan ekonomi proﬁt dan kepenngan penyelamatan ekologi planet. Bentuk-bentuk pengelolaan berbasis komunitas harus terus ditumbuhkan, didukung dan dikembangkan. Keka mendiskusikan eksploitasi sumber daya alam, kita selalu dihadapkan dengan kebutuhan untuk mengakomodasi sektor swasta di satu sisi dan memperhakan hak masyarakat di sisi lain. Betul kita membutuhkan sektor swasta sebagai pihak kega yang dapat menyediakan dukungan ﬁnansial. Namun, kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari pembangunan itu sendiri. Karena itu, pendekatan yang lebih integraf dalam mengelola sumber daya alam/lahan sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan regional di Indonesia. Dalam pembangunan yang berbasis sumber daya alam atau lahan, maka pendekatan bentang alam landscape approach merupakan kunci untuk menjamin keluaran yang seimbang. Menurut FAO 2012, pendekatan bentang alam melibatkan proses-proses skala besar dengan cara yang terintegrasi dan mul-disiplin, serta mengkombinasikan manajemen sumber daya alam dengan permbangan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Hal ini berbeda dengan pendekatan ekosistem dimana dalam pendekatan bentang alam ini bisa terdapat berbagai ekosistem. Pendekatan bentang alam juga memperhakan aspek manusia dan instusinya, dengan memandang mereka sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem, bukan hanya sebagai agen eksternal. Pendekatan bentang alam berusaha menyediakan sarana dan konsep untuk mengalokasikan dan memanajemen lahan untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan. Sektor pertanian, pertambangan dan penggunaan produkf lahan lainnya saling berkompesi dengan aspek lingkungan dan konservasi keragaman haya Sayer and Cassman 2013. Karena itu diperlukan kombinasi intervensi pada sebuah bentang alam tertentu untuk mendukung produkﬁtas yang bisa menguntungkan pihak-pihak kepenngan utama. Dalam pendekatan bentang alam, ada prinsip-prinsip yang harus diperhakan. Sayer et al. 2013 mensintesakan ada konsensus-konsensus dalam pendekatan bentang alam, yang menekankan pada manajemen adapf, pelibatan berbagai pihak kepenngan dan bertujuan banyak. Prinsip-prinsip itu melipu 1 pembelajaran berkelanjutan dan manajemen adapf; 2 k perhaan yang disepaka bersama; 3 melipu berbagai skala; 4 berfungsi banyak; 5 melintasi berbagai pihak kepenngan; 6 ada pertukaran diskusi dan wacana yang baik dan tranparan; 7 penjelasan tentang hak dan tanggung jawab; 8 monitoring yang parspatoris dan mudah diaplikasikan; 9 ketahanan dan 10 peningkatan kapasitas pihak-pihak kepen menjamin keberlangsungan sistem, maka kepenngan para pihak yang terlibat, terutama penghuni bentang alam tersebut, harus dijamin. Hal tersebut harus didukung dengan plaorms yang jelas dari para pihak kepenngan, sehingga membuat perwakilan pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dapat bernegosiasi dan mengambil keputusan pada level landscape. Kebijakan publik haruslah menyentuh seluruh aspek. Ia memang mungkin harus memfasilitasi sektor swasta “the greedy”, sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Tapi, masyarakat yang membutuhkan the needy juga harus diperhakan. Inilah yang seharusnya menjadi fokus para Wabah Virus Corona yang juga dikenal Pandemi COVID-19 telah mengubah agenda pembangunan di seluruh dunia. Penyebaran virus yang terbilang sangat cepat dan membuat seluruh pihak seakan berlari mencari solusi untuk mengakhiri pandemi ini, sambil juga bersiap untuk menghadapi pemulihan pasca-pandemi. Pemerintah daerah, sebagai garda depan pembangunan, terpaksa harus bisa beradaptasi dengan cepat. Pemerintah daerah di Indonesia, sejalan dengan berbagai kebijakan yang ditetapkan, telah melakukan berbagai inisiaf lokal untuk memerangi virus sambil mengatasi dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Pada liputan khusus kali ini, m KABAR TPB mengangkat inisiaf dari Kota Tangerang, Kota Semarang dan Kota Surabaya dalam memerangi COVID-19, serta mengulas sedikit aplikasi yang digunakan mitra LOCALISE SDGs untuk memantau laju penyebaran COVID-19 serta panduan bagi Pemerintah Daerah dalam menghadapi Pandemi Kota Tangerang telah memprakarsai program Kampung Siaga Corona terutama karena wilayah Kota Tangerang berbatasan dengan DKI Jakarta, sebagai episentrum COVID-19. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal dan meningkatkan kesadaran mereka akan gaya hidup bersih dan sehat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Selain itu, program ini juga menargetkan peningkatan sistem keamanan masyarakat, pengembangan lumbung pangan masyarakat dan penyebaran informasi yang luas untuk lebih mengedukasi masyarakat tentang COVID-19. Program ini juga telah membentuk satuan tugas di ngkat lingkungan, yang melipu petugas kesehatan, TNI, dan KHUSUSKota TangerangMenyikapi meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki gejala yang COVID-19 atau disebut Pasien Dalam Pengawasan PDP, Walikota Semarang mengalihfungsikan rumah dinas walikota dan fasilitas pusat pelahan milik Pemerintah Kota Semarang menjadi ruang isolasi yang masing-masing berkapasitas 110 tempat dur dan 95 tempat dur. Dengan bertambahnya fasilitas isolasi ini, rumah sakit dapat fokus merawat pasien yang secara posif terinfeksi COVID-19. Pemerintah Kota Semarang, selain menyediakan fasilitas tambahan ini, juga menyemprotkan desinfektan di penjuru kota sebagai ndakan prevenf terhadap penularan virus di tempat SemarangINISIATIF PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMERANGI PANDEMI COVID 19. pembuat kebijakan the bureucracy. Sehingga, semua pihak menjadi penng, termasuk juga masyarakat sipil lainnya community at large. Abdülhamit Çakmut, seorang suﬁ master dari Turki sekali berkata, “Keka keselarasan alam telah dilanggar, itulah tanda akhir zaman. Namun, kita mungkin dapat menundanya. Kita merawat tubuh agar bisa hidup lebih lama. Kita harus berbuat yang sama untuk dunia. Kalau kita menyayanginya, usahakan agar umurnya sepanjang mungkin, maka kita menunda hari kiamat”. Pada akhirnya, komitmen untuk mengimplementasikan akan menjadi penng dalam menjamin keberhasilan usaha menyeleraskan pembangunan ekonomi dan penyelamatan lingkungan. Itulah esensi dari pembangunan Tamu Yansen Dosen Kehutanan Universitas Bengkulu dan Adjunct Assoc Professor Ecosystem Management Universit y of New England Australia, Senior Researcher SDGs Center Universitas Bengkulu dan dapat dihubungi melalui personal website Siaga Corona Kota Tangerang Sumber Pemkot TangerangNewsleer 3 Walikota Surabaya. Pemerintah perlu melengkapi pendekatan dalam upaya kesetaraan gender, dengan sosialisasi terhadap peran ayah dalam pengembangan calon pemimpin kedua, perlunya membantu perempuan dewasa untuk dimilikinya. Pemimpin perempuan perlu diberdayakan untuk mampu dimilikinya, dan membangun sikap Pemimpin perempuan perlu melihat sebagai pemimpin akan memberikan pengetahuan yang lebih luas, dan pengetahuan ini bermanfaat dalam dalam membuka wawasan anaknya. Pemerintah perlu menekankan role model pemimpin perempuan yang hidup bersalah berperan sebagai ibu/istri dan pemimpin perempuan di Indonesia, yang terkait erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB 5 yaitu kesetaraan gender, adalah perjuangan yang panjang. Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat dapat mempengaruhi pencapaian Tanpa Kemiskinan, TPB 3 tentang Kehidupan Sehat Sejahtera dan TPB 4 tentang Pendidikan Berkualitas. Pencapaian TPB 5 perlu dimulai sejak perempuan kecil di keluarganya masing-masing. Berangkat dari keluarga, kesetaraan gender dan peningkatan pemimpin perempuan bermula. Peran pemerintah, termasuk pemerintah daerah, semakin mendorong implementasi PUG, dan mendorong ayah agar berperan dalam meningkatkan agensi dari anak perempuannya. ibu/istri dan pemimpin, juga perlu diterima dengan tangan terbuka, jamak itu bisa bersinergi dan saling Surabaya, di bawah kepemimpinan Walikota Tri Rismaharini, yang juga merupakan Presiden UCLG ASPAC, telah mengalihfungsikan halaman depan Balai Kota Surabaya menjadi dapur umum. Dapur umum ini adalah upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk memaskan asupan protein yang cukup untuk warga kota untuk meningkatkan imunitas dan mencegah infeksi COVID-19. Dapur Umum Kota Surabaya mendistribusikan telur rebus dan minuman jamu tradisional yang disebut Pokak kepada warga kota, terutama untuk mereka yang nggal di daerah Daerah sebagai garda depan dalam upaya pemberantasan COVID-19 tentunya membutuhan arahan yang tepat agar upaya yang dilakukan menghasilkan dampak yang maksimal dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga negara yang menjadi hulu koordinasi kerja-kerja Pemerintah Daerah telah memberikan arahan dalam menghadapi COVID-19 melalui buku Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19’. Pedoman yang terdiri dari 8 bab ini memberikan panduan mulai dari mengenali COVID-19 dan karakterisknya, kebijakan penanganan dan pengendalian COVID-19, hingga strategi migasi, penguatan Pemerintah Daerah dalam Penanganan dan Pengendalian COVID-19 serta kesiapsiagaan desa dalam menghadapi P a n d e m i COVID-19. Pada akhir bab, terlampir Pemerintah Daerah membuka kesempatan bagi publik untuk turut memantau perkembangan kasus COVID-19. Provinsi DKI Jakarta, sebagai pusat pandemi, telah mengembangkan hps// tepat setelah Pemerintah secara resmi mengumumkan adanya pasien posif COVID-19 untuk pertama kalinya. Kemudian diiku oleh Provinsi Jawa Barat dengan hps// Provinsi Jawa Tengah dengan hps// Menurut data dari Hub InaCOVID-19, Portal GIS Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, mitra kerja LOCALISE SDGs yang telah memiliki dashboard untuk melakukan monitoring data di ngkat provinsi antara lain adalah Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTB, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Depan Hub InaCOVID 19Kota SurabayaMonitoring Data COVID-19Buku Panduan Umum Menghadapi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerahprotokol penng dan informasi penng dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dari WHO, Kementerian Kesehatan dan itu, di ngkat regional, United Cies and Local Governments Asia Paciﬁc UCLG ASPAC turut mendukung upaya pemerintah daerah di Kawasan Asia Pasiﬁk yang menjadi anggotanya dalam menghadapi COVID-19 dengan menerbitkan buku berjudul "COVID-19 What Local Governments Need to Know A Brief Guide for and Lessons Learnt from Local Governments in Asia" yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan dapat diakses melalui hps// Pedoman yang berisi empat bagian besar ini selain menjelaskan tentang COVID-19 dan protokol penng dari WHO juga menjelaskan apa ndakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah selama masa tanggap darurat COVID-19, serta pembelajaran penanganan COVID-19 dari Pemerintah Daerah yang menjadi anggota UCLG wadah masyarakat internasional, PBB telah lebih dahulu mengeluarkan laporan yang berisi seruan bagi bagi seluruh negara di dunia untuk bersatu dalam menghadapi COVID-19, yang disebut-sebut lebih dari sekedar dari krisis kesehatan dunia, dan merupakan krisis kemanusiaan. Warga Surabaya Mendapatkan Minuman Pokak Sumber Twier S apaWargaSbyLaporan ini berjudul “Shared Responsibility, Global Solidarity Responding to the Social-Economic Impacts of COVID-19” dan terbagi menjadi lima bagian besar. Diawali dengan penjelasan sikap PBB dan seruan bagi dunia untuk merespon cepat agar dapat segera mengakhiri pandemi ini, kemudian dampak sosial, ekonomi serta muldimensi dari COVID-19 yang termasuk didalamnya dampak pada implementasi TPB dan Perjanjian Paris, solusi berkelanjutan untuk menghadapi COVID-19 di ngkat global, regional dan nasional, serta kerja sama untuk mempercepat respon global tehadap COVID-19. Laporan ini diakhiri dengan pernyataan bahwa Pandemi COVID-19 sebuah momen penng dalam dunia dan dunia akan melewa momen yang juga disebut dengan krisis kemanusian. SASNewsleer 4 Walikota Surabaya. Pemerintah perlu melengkapi pendekatan dalam upaya kesetaraan gender, dengan sosialisasi terhadap peran ayah dalam pengembangan calon pemimpin kedua, perlunya membantu perempuan dewasa untuk dimilikinya. Pemimpin perempuan perlu diberdayakan untuk mampu dimilikinya, dan membangun sikap Pemimpin perempuan perlu melihat sebagai pemimpin akan memberikan pengetahuan yang lebih luas, dan pengetahuan ini bermanfaat dalam dalam membuka wawasan anaknya. Pemerintah perlu menekankan role model pemimpin perempuan yang hidup bersalah berperan sebagai ibu/istri dan pemimpin perempuan di Indonesia, yang terkait erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB 5 yaitu kesetaraan gender, adalah perjuangan yang panjang. Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat dapat mempengaruhi pencapaian Tanpa Kemiskinan, TPB 3 tentang Kehidupan Sehat Sejahtera dan TPB 4 tentang Pendidikan Berkualitas. Pencapaian TPB 5 perlu dimulai sejak perempuan kecil di keluarganya masing-masing. Berangkat dari keluarga, kesetaraan gender dan peningkatan pemimpin perempuan bermula. Peran pemerintah, termasuk pemerintah daerah, semakin mendorong implementasi PUG, dan mendorong ayah agar berperan dalam meningkatkan agensi dari anak perempuannya. ibu/istri dan pemimpin, juga perlu diterima dengan tangan terbuka, jamak itu bisa bersinergi dan saling Daerah sebagai garda depan dalam upaya pemberantasan COVID-19 tentunya membutuhan arahan yang tepat agar upaya yang dilakukan menghasilkan dampak yang maksimal dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga negara yang menjadi hulu koordinasi kerja-kerja Pemerintah Daerah telah memberikan arahan dalam menghadapi COVID-19 melalui buku Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19’. Pedoman yang terdiri dari 8 bab ini memberikan panduan mulai dari mengenali COVID-19 dan karakterisknya, kebijakan penanganan dan pengendalian COVID-19, hingga strategi migasi, penguatan Pemerintah Daerah dalam Penanganan dan Pengendalian COVID-19 serta kesiapsiagaan desa dalam menghadapi P a n d e m i COVID-19. Pada akhir bab, terlampir Sumber1. hps// hps// hps// hps// hps// Web-share 02 “Local Government Acon on COVID 19” oleh UCLG ASPAC, 9 April hps// hps// hps// penng dan informasi penng dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dari WHO, Kementerian Kesehatan dan itu, di ngkat regional, United Cies and Local Governments Asia Paciﬁc UCLG ASPAC turut mendukung upaya pemerintah daerah di Kawasan Asia Pasiﬁk yang menjadi anggotanya dalam menghadapi COVID-19 dengan menerbitkan buku berjudul "COVID-19 What Local Governments Need to Know A Brief Guide for and Lessons Learnt from Local Governments in Asia" yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan dapat diakses melalui hps// Pedoman yang berisi empat bagian besar ini selain menjelaskan tentang COVID-19 dan protokol penng dari WHO juga menjelaskan apa ndakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah selama masa tanggap darurat COVID-19, serta pembelajaran penanganan COVID-19 dari Pemerintah Daerah yang menjadi anggota UCLG wadah masyarakat internasional, PBB telah lebih dahulu mengeluarkan laporan yang berisi seruan bagi bagi seluruh negara di dunia untuk bersatu dalam menghadapi COVID-19, yang disebut-sebut lebih dari sekedar dari krisis kesehatan dunia, dan merupakan krisis kemanusiaan. Laporan ini berjudul “Shared Responsibility, Global Solidarity Responding to the Social-Economic Impacts of COVID-19” dan terbagi menjadi lima bagian besar. Diawali dengan penjelasan sikap PBB dan seruan bagi dunia untuk merespon cepat agar dapat segera mengakhiri pandemi ini, kemudian dampak sosial, ekonomi serta muldimensi dari COVID-19 yang termasuk didalamnya dampak pada implementasi TPB dan Perjanjian Paris, solusi berkelanjutan untuk menghadapi COVID-19 di ngkat global, regional dan nasional, serta kerja sama untuk mempercepat respon global tehadap COVID-19. Laporan ini diakhiri dengan pernyataan bahwa Pandemi COVID-19 sebuah momen penng dalam dunia dan dunia akan melewa momen yang juga disebut dengan krisis kemanusian. SASNewsleer 5INFOGRAFIS Walikota Surabaya. Pemerintah perlu melengkapi pendekatan dalam upaya kesetaraan gender, dengan sosialisasi terhadap peran ayah dalam pengembangan calon pemimpin kedua, perlunya membantu perempuan dewasa untuk dimilikinya. Pemimpin perempuan perlu diberdayakan untuk mampu dimilikinya, dan membangun sikap Pemimpin perempuan perlu melihat sebagai pemimpin akan memberikan pengetahuan yang lebih luas, dan pengetahuan ini bermanfaat dalam dalam membuka wawasan anaknya. Pemerintah perlu menekankan role model pemimpin perempuan yang hidup bersalah berperan sebagai ibu/istri dan pemimpin perempuan di Indonesia, yang terkait erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB 5 yaitu kesetaraan gender, adalah perjuangan yang panjang. Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat dapat mempengaruhi pencapaian Tanpa Kemiskinan, TPB 3 tentang Kehidupan Sehat Sejahtera dan TPB 4 tentang Pendidikan Berkualitas. Pencapaian TPB 5 perlu dimulai sejak perempuan kecil di keluarganya masing-masing. Berangkat dari keluarga, kesetaraan gender dan peningkatan pemimpin perempuan bermula. Peran pemerintah, termasuk pemerintah daerah, semakin mendorong implementasi PUG, dan mendorong ayah agar berperan dalam meningkatkan agensi dari anak perempuannya. ibu/istri dan pemimpin, juga perlu diterima dengan tangan terbuka, jamak itu bisa bersinergi dan saling hp// 2. hps//ja hps//ja dari Kementrian Kelautan dan Perikanan KKP yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019 menyebutkan bahwa Produksi perikanan pada tahun 2014 mencapai 20,72 juta ton. Di sisi lain, beberapa wilayah perairan laut Indonesia telah mengalami gejala overﬁshing. Maraknya prakk IUU ﬁshing illegal, unreported, inregulated ﬁshing atau praktek penangkapan illegal yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia WPPNRI, baik oleh kapal kapal perikanan Indonesia KII maupun oleh kapal-kapal perikanan asing KIA berkontribusi pada gejala tersebut dan menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. Kondisi ini juga dialami oleh Wilayah Pengelolaan Perikanan WPP Jawa Perikanan dan Kelautan DKP Provinsi Jawa Timur kemudian membuat terobosan baru pada tahun 2016. Terobosan tersebut adalah inovasi underwater restocking UWR yang bertujuan untuk memulihkan ekosistem laut dengan menenggelamkan modul rumah ikan sedalam 10 hingga 15 meter. Modul rumah ikan lalu dibiarkan selama ga KABAR DAERAHUNDERWATER RESTOCKING, SOLUSI JAWA TIMUR UNTUK PERIKANAN BERKELANJUTAN DI INDONESIAbulan. Pada bulan kega, pihak DKP Jam menebarkan benih ikan ke dalam modul rumah ikan tersebut. Program UWR DKP Jawa Timur ini mencakup 85 modul rumah ikan dan 10 ribu hingga 15 ribu benih ikan sebagai bekal awal untuk melaksanakan program Tuban, Probolinggo, Situbondo, Malang, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Sumenep, dan Pamekasan adalah kabupaten dan kota yang sudah melaksanakan UWR. Pada tahun yang sama para nelayan yang berada di Banyuwangi sudah mulai merasakan manfaat dari program ini. Hasil tangkapan ikan mereka mengalami kenaikan dari 1-1,5 kg per hari menjadi 100 kg per UWR Provinsi Jawa Timur yang mereﬂeksikan pencapaian TPB 14 tentang Ekosistem Laut, mendorong Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memilih provinsi yang berada di ujung mur Pulau Jawa ini untuk mewakili Indonesia dalam ajang kompesi internasional untuk pelayanan publik, United Naons of Public Service Awards UNPSA 2019 di Azerbaijan. SAS, VKSumber hps// 6TENTANG LOCALISE SDGsProgram LOCALISE SDGs adalah upaya bersama UCLG ASPAC dan APEKSI untuk memberikan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan asosiasi pemerintah daerah dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB Uni Eropa. Program ini mencakup 16 provinsi, 14 kota di Indonesia dan lima asosiasi pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas yang pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi TPB. Selain mendukung akselerasi pencapaian seluruh TPB, mendukung TPB 17 Kemitraan untuk Diplomasi Kota bagi pemerintah daerah anggota UCLG ASPAC untuk memperkuat kemampuan daerah dalam melakukan kerjasama untuk mencapai TPB. Informasi lebih lanjut terkait LOCALISE SDGSs dapat diakses melalui Walikota Surabaya. Pemerintah perlu melengkapi pendekatan dalam upaya kesetaraan gender, dengan sosialisasi terhadap peran ayah dalam pengembangan calon pemimpin kedua, perlunya membantu perempuan dewasa untuk dimilikinya. Pemimpin perempuan perlu diberdayakan untuk mampu dimilikinya, dan membangun sikap Pemimpin perempuan perlu melihat sebagai pemimpin akan memberikan pengetahuan yang lebih luas, dan pengetahuan ini bermanfaat dalam dalam membuka wawasan anaknya. Pemerintah perlu menekankan role model pemimpin perempuan yang hidup bersalah berperan sebagai ibu/istri dan pemimpin perempuan di Indonesia, yang terkait erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB 5 yaitu kesetaraan gender, adalah perjuangan yang panjang. Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat dapat mempengaruhi pencapaian Tanpa Kemiskinan, TPB 3 tentang Kehidupan Sehat Sejahtera dan TPB 4 tentang Pendidikan Berkualitas. Pencapaian TPB 5 perlu dimulai sejak perempuan kecil di keluarganya masing-masing. Berangkat dari keluarga, kesetaraan gender dan peningkatan pemimpin perempuan bermula. Peran pemerintah, termasuk pemerintah daerah, semakin mendorong implementasi PUG, dan mendorong ayah agar berperan dalam meningkatkan agensi dari anak perempuannya. ibu/istri dan pemimpin, juga perlu diterima dengan tangan terbuka, jamak itu bisa bersinergi dan saling memiliki 3 juta hektar hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang kilometer wilayah pesisir Indonesia. Jumlah ini berkontribusi sebanyak 23% dari jumlah keseluruhan ekosistem mangrove di dunia. Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, Indonesia telah mengalami degradasi sebanyak 40% pada kawasan hutan mangrove dan kondisi ini menjadikan Indonesia penyumbang 42% emisi gas rumah kaca akibat rusaknya ekosistem pesisir, termasuk rawa, mangrove dan rumput mangrove di kawasan pesisir Cirebon adalah salah satu kawasan hutan mangrove yang mengalami degradasi, terutama di daerah Kesunean Selatan. Perubahan alih fungsi lahan menjadi tambak ikan dan perumahan penduduk menjadi alasan utama degradasi di wilayah ini. Perumahan penduduk yang berada di Kesunean Selatan sering merasakan dampak dari banjir rob tahunan, dimana air laut masuk ke rumah-rumah setelah melewa kawasan mangrove yang rusak, tambak ikan dan merembes ke rumah hingga jamban penduduk. Untuk menghadapi situasi ini, dibutuhkan solusi yang dak hanya dapat menjaga ekosistem laut dan pesisir, tapi juga menyelamatkan perekonomian nelayan melalui pola pemanfaatan yang lestari. Warga pun mulai memperbaiki kawasan mangrove yang tersisa, terutama tanaman mangrove jenis bakau dan jenis api-api yang merupakan tanaman mangrove lokal. Upaya ini turut didukung Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon untuk menerapkan sistem pengelolaan pesisir terpadu dari tahun 2001 hingga 2005, kemudian dilanjutkan bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKP3 Kota Cirebon hingga tahun itu, warga juga melakukan pengendalian banjir dan longsor melalui pemanenan air hujan, pembuatan biopori dan tanggul di pinggir sungai Kesunean. Peningkatan ketahanan pangan juga dilakukan dengan pengelolaan tambak ikan bandeng dan mujaer milik warga, penerapan urban farming, serta REVITALISASI TERPADU KAWASAN MANGROVE KOTA CIREBONpemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman obat dan ternak ayam. Terkait pengelolaan sampah, warga mendirikan Bank Sampah untuk mengajarkan pemilahan, pewadahan dan pengumpulan sampah yang kemudian dijadikan kompos sampah organik dan barang daur ulang kompos anorganik. Dalam proses pelaksanaan perbaikan kawasan pesisir di wilayah Kesunean, warga juga bekerjasama dengan Rumah Zakat dan PT. Arteria Daya Mulia, dan mendapatkan berbagai penghargaan seper Juara I lomba K3 ngkat Kelurahan dan Juara II Lomba K3 ngkat Kecamatan. Wilayah hutan mangrove di Kesunean Selatan saat ini sedang diproyeksikan menjadi kawasan wisata di Kota Cirebon, melengkapi wisata yang sudah ada. Program revitalisasi kawasan mangrove yang integraf di Kesunean Selatan, Cirebon, merupakan bentuk nyata Kota Cirebon terhadap pencapaian TPB 14 Ekosistem Laut, TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim, TPB 12 Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab, TPB 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan, serta TPB Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. SAS, TAKABAR DAERAHSumber hp// 7Untuk mengetahui lebih lanjut terkait tujuan dalam TPB, silahkan pindai QR C ode di atas. Walikota Surabaya. Pemerintah perlu melengkapi pendekatan dalam upaya kesetaraan gender, dengan sosialisasi terhadap peran ayah dalam pengembangan calon pemimpin kedua, perlunya membantu perempuan dewasa untuk dimilikinya. Pemimpin perempuan perlu diberdayakan untuk mampu dimilikinya, dan membangun sikap Pemimpin perempuan perlu melihat sebagai pemimpin akan memberikan pengetahuan yang lebih luas, dan pengetahuan ini bermanfaat dalam dalam membuka wawasan anaknya. Pemerintah perlu menekankan role model pemimpin perempuan yang hidup bersalah berperan sebagai ibu/istri dan pemimpin perempuan di Indonesia, yang terkait erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB 5 yaitu kesetaraan gender, adalah perjuangan yang panjang. Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat dapat mempengaruhi pencapaian Tanpa Kemiskinan, TPB 3 tentang Kehidupan Sehat Sejahtera dan TPB 4 tentang Pendidikan Berkualitas. Pencapaian TPB 5 perlu dimulai sejak perempuan kecil di keluarganya masing-masing. Berangkat dari keluarga, kesetaraan gender dan peningkatan pemimpin perempuan bermula. Peran pemerintah, termasuk pemerintah daerah, semakin mendorong implementasi PUG, dan mendorong ayah agar berperan dalam meningkatkan agensi dari anak perempuannya. ibu/istri dan pemimpin, juga perlu diterima dengan tangan terbuka, jamak itu bisa bersinergi dan saling 8REVIEW BUKU1hps// bersama Brazil dan Zaire, dikenal sebagai negara megabiodiversitas dunia, atau negara yang kaya akan keanekaragaman haya.1 Sebagai negara kepulauan yang dipersatukan oleh laut, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Keanekaragaman haya pada ekosistem Laut adalah salah satu fokus dari berbagai kegiatan yang mendapatkan hibah dari Yayasan Keanekaragaman Haya KEHATI sejak didirikan pada tahun 1994 oleh Bapak Emil Salim, Koesnadi Hardjasoemantri, Ismid Hadad, Erna Witoelar, Kismadi, dan Nono Anwar Untuk edisi kali ini, personil m KABAR TPB selaku Knowledge Management Oﬃcer LOCALISE SDGs, Si Aminah Syahidah berhasil melakukan wawancara jarak jauh dengan Direktur Program Yayasan KEHATI, Ronny Megawanto, terkait program Yayasan KEHATI pada Ekosistem Laut sebagai upaya mendorong pencapaian TPB, terutama TPB 14, serta menemukenali dampak COVID-19 terhadap TPB 14. EKOSISTEM LAUT, TPB 14 DAN DAMPAK COVID-19Si Aminah Syahidah SAS Terimakasih atas waktunya, Pak Rony. Sebagai pembuka, dapatkan Bapak jelaskan program-program dari Yayasan KEHATI yang terkait langsung dengan TPB 14 Ekosistem Laut?Ronny Megawanto RM Yayasan KEHATI saat ini memiliki dua signature program yang dapat dikatakan terkait langsung dengan TPB 14 Ekosistem Laut. Program pertama adalah yaitu Pengelolaan Sampah yang berada di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu. Program kedua adalah Pengelolaan Marine Protected Area MPA melalui Blue Abadi Fund yang berada di wilayah kepala burung Papua Barat. Seper kita ketahui, wilayah ini memiliki 10 Pengelolaan Sampah di Pulau Harapan dimulai dari upaya untuk mengurangi penambahan sampah plask didukung dengan aplikasi e-nyelam. Aplikasi ini menjadi acuan bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Harapan untuk Do and Don’t Yang boleh dan dak boleh dilakukan. Salah satunya adalah dak membawa kantong dan botol plask ke pulau. Sesampainya di Pulau Harapan, jika mereka ingin minum, warung-warung setempat menyediakan botol isi ulang, serta alat makan pun yang berasal dari bahan plask menggunakan bahan plask yang dapat digunakan berkali-kali. Untuk sampah plask yang sudah ada, program ini juga melakukan pendampingan bagi ibu-ibu setempat agak dapat mendaur ulang sampah plask menjadi buah tangan yang dapat dijual kepada wisatawan. Program Blue Abadi Fund sendiri berbeda dengan program dari Lembaga lain yang fokus pada pendampingan. Blue Abadi Fund adalah program grant atau hibah bagi organisasi masyarakat sipil di Papua Barat yang memiliki kegiatan melindungi wilayah laut di Menurut pandangan Bapak, bagaimana upaya pencapaian TPB 14 di tataran nasional?RM Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14 pada target 5 menyebutkan melestarikan sedaknya 10 % dari wilayah pesisir laut . Saat ini di ngkat nasional masih belum ditentukan apakah 10% tersebut adalah kawasan OECM Other Eﬀecve area-based Conservaon Measures /area selain dari kawasan lindung yang secara geograﬁs dikelola dan diatur dengan cara jangka panjang, atau OPINIHutan menyediakan jasa lingkungan dan ekosistem yang sangat penng bagi kehidupan manusia dan hidupan liar. Sustainable Development Goals SDGs/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB menyebutkan hutan secara eksplisit di dalam 2 dua tujuan TPB; TPB 15 Ekosistem Darat dan TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, dimana pengelolaan hutan menjadi fokus utama melalui upaya perlindungan, pemulihan, dan pemanfaatan ekosistem hutan secara lestari, serta menghenkan kehilangan keanekaragaman haya. Pelaksanaan TPB berkaitan erat dan berdampak terhadap hutan, sehingga memahami keberadaan hutan dalam konteks TPB untuk mereduksi dampak negaﬀ terhadap hutan dan keanekaragaman haya di dalamnya menjadi sangat penng. Buku ini Wawancara Direktur Program Yayasan KEHATI, Rony MegawantoDirektur Program Yayasan KEHATISumber Foto Koleksi Pribadikawasan konservasi yang sudah ada atau kawasan gabungan keduanya. Untuk OECM sendiri saat sedang dinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena Indonesia sebagai anggota Convenon of Biological Diversity CBD didorong untuk mengidenﬁkasi OECM pada wilayah masing-masing untuk diajukan ke World Environment Monitoring Center Programme PBB untuk masuk dalam Database Dunia tentang Kawasan Apakah ada tantangan yang dihadapi dan apa solusinya?RM Jika dikalkulasi, 10% yang dimaksud oleh TPB 14 target 5 sama dengan 30 juta hektar wilayah pesisir laut. Indonesia sendiri sudah memiliki 20 juta hektar yang berada di kawasan konservasi. Tantangannya sekarang adalah bagaimana mengelola wilayah konservasi ini secara efekf agar luasnya dak berkurang. Untuk mencari solusinya tentu membutuhkan kerja sama seluruh pihak dari pemerintah, praksi, akademisi, sektor swasta, masyarakat dan media. Saya lihat ini sejalan dengan prinsip TPB yaitu kerja sama mul pihak. SAS Saat ini dunia sedang bersama-sama menghadapi Pandemi COVID-19. Menurut Bapak, bagaimana dampak COVID-19 pada TPB 14?RM Saya akan melihat dari sisi industri perikanan. Kegiatan utama dalam rantai pasok industri perikanan adalah operasi penangkapan ikan. Armada penangkapan ikan skala besar membutuhkan awak kapal dalam jumlah yang dak sedikit. Masalahnya, para awak kapal mengalami kesulitan bekerja keka diwajibkan mengenakan masker. Apalagi jika diharuskan jaga jarak dengan awak kapal lainnya. Kewajiban menggunakan masker dan jaga jarak ini, sebagai cara untuk menghindari terjadinya penularan COVID-19, menjadi disinsenf bagi awak kapal perikanan untuk pergi melaut. Di sisi lain, dukungan pemerintah dalam bentuk bantuan langsung bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 menjadi insenf bagi mereka untuk nggal di rumah stay at home. Hal yang berbeda terjadi bagi nelayan subsisten dan kecil di negara berkembang yang dak memperoleh dukungan pemerintah jika dak melaut. Mereka umumnya melaut dak jauh dari pantai, melaut hanya satu-dua hari, dan memiliki jaring sosial yang cukup kuat di desa pesisir. Hasil tangkapan mereka sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berkurangnya awak kapal penangkapan ikan membuat pengusaha perikanan skala besar kesulitan menjalankan armada penangkapan ikan. Padahal permintaan dan harga ikan kemasan mengalami peningkatan selama wabah COVID-19. FAO, misalnya, melaporkan bahwa saat ini di pasar Eropa sedang terjadi peningkatan permintaan untuk ikan kaleng makarel dan sarden. Hal yang sama terjadi untuk ikan cakalang skipjack tuna dan madidihang yellowﬁn tuna.SAS Bagaimana dengan dampak posif dari COVID-19 ini?RM Penurunan operasi penangkapan ikan di laut bisa berdampak posif bagi ekosistem laut. Hal yang sama pernah terjadi selama perang dunia I dan II dimana hasil suatu penelian menunjukan terjadinya pemulihan stok ikan secara signiﬁkan. Dampak dari COVID-19 mungkin dak sesigniﬁkan perang dunia dimana kegiatan penangkapan ikan berhen selama 3-5 tahun. Meskipun buk pemulihan ekosistem akibat COVID-19 masih bersifat anekdotal, namun telah terlihat peningkatan kehadiran mamalia laut paus orca, lumba-lumba, dan anjing laut di kawasan-kawasan yang sebelumnya dak tercatat kehadirannya. Hal tersebut disampaikan oleh Carlos Duarte, ketua Pusat Penelian Laut Merah, yang berkonsorsium dengan peneli dari UK, Kanada, Spanyol, dan Saudi Arabia. Namun demikian praktek IUUF ilegal, unreported, unregulated ﬁshing tetap saja terjadi. Hal ini terbuk dengan tertangkapnya 5 kapal asing ilegal di Laut Natuna dan Laut Sulawesi oleh patroli KKP selama pandemi COVID-19 yang berasal dari Filipina 3 kapal dan Vietnam 2 kapal. SASSustainable Development Goals Their impact on forests and peoplexxxiv + 617Pia Kala, Carol J. Pierce Colfer, Wil De Jong, Glenn Galloway, Pablo Pacheco, Georg WinkelCambridge University Press, Cambridge, UK2019merupakan kolaborasi penulis yang terdiri dari 114 kontributor yang dirangkum oleh 6 penyunng dari berbagai negara, termasuk Finlandia, Amerika Serikat, Jepang, China, Indonesia, dan Jerman. Para penulis mengulas kaitan dan dampak antara 17 tujuan TPB dengan hutan, baik dampak TPB terhadap keberadaan hutan, maupun kontribusi eksosistem hutan terhadap pencapaian TPB. Secara komprehensif, buku ini menguraikan ga bentuk hubungan antara agenda TPB dengan hutan, yaitu; Bagaimana hutan berkontribusi terhadap pencapaian TPB, terutama pada TPB 2 Tanpa Kelaparan, TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB 6 Air dan Sanitasi Layak, SDG 7 Energi Bersih dan Terjangkau, TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim, TPB 14 Ekosistem Laut, dan TPB 15 Ekosistem Darat. Bagaimana pembangunan berdampak terhadap deforestasi dan degradasi hutan yang terkait dengan TPB 9 Industri, Inovasi dan Infrastuktur, 2 Tanpa Kelaparan, 7 Energi Bersih dan Terjangkau. Para penulis turut mengulas agenda TPB yang paling berdampak terhadap kelestarian dan pemulihan hutan dari TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim, dan TPB 15 Ekosistem Laut dan bagaimana hutan berdampak terhadap kemitraan dalam mencapai tujuan TPB sesuai TPB 17. Penngnya proses reﬂeksi para pihak, perumusan kebijakan dan strategi implementasi TPB yang tepat agar mengurangi dampak negave terhadap hutan juga diulas, dengan menempatkan Hutan sebagai hal yang sangat fundamental dalam pembangunan berkelanjutan. Buku ini dapat diperoleh secara daring melalui hps// JI Walikota Surabaya. Pemerintah perlu melengkapi pendekatan dalam upaya kesetaraan gender, dengan sosialisasi terhadap peran ayah dalam pengembangan calon pemimpin kedua, perlunya membantu perempuan dewasa untuk dimilikinya. Pemimpin perempuan perlu diberdayakan untuk mampu dimilikinya, dan membangun sikap Pemimpin perempuan perlu melihat sebagai pemimpin akan memberikan pengetahuan yang lebih luas, dan pengetahuan ini bermanfaat dalam dalam membuka wawasan anaknya. Pemerintah perlu menekankan role model pemimpin perempuan yang hidup bersalah berperan sebagai ibu/istri dan pemimpin perempuan di Indonesia, yang terkait erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB 5 yaitu kesetaraan gender, adalah perjuangan yang panjang. Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat dapat mempengaruhi pencapaian Tanpa Kemiskinan, TPB 3 tentang Kehidupan Sehat Sejahtera dan TPB 4 tentang Pendidikan Berkualitas. Pencapaian TPB 5 perlu dimulai sejak perempuan kecil di keluarganya masing-masing. Berangkat dari keluarga, kesetaraan gender dan peningkatan pemimpin perempuan bermula. Peran pemerintah, termasuk pemerintah daerah, semakin mendorong implementasi PUG, dan mendorong ayah agar berperan dalam meningkatkan agensi dari anak perempuannya. ibu/istri dan pemimpin, juga perlu diterima dengan tangan terbuka, jamak itu bisa bersinergi dan saling bersama Brazil dan Zaire, dikenal sebagai negara megabiodiversitas dunia, atau negara yang kaya akan keanekaragaman haya.1 Sebagai negara kepulauan yang dipersatukan oleh laut, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Keanekaragaman haya pada ekosistem Laut adalah salah satu fokus dari berbagai kegiatan yang mendapatkan hibah dari Yayasan Keanekaragaman Haya KEHATI sejak didirikan pada tahun 1994 oleh Bapak Emil Salim, Koesnadi Hardjasoemantri, Ismid Hadad, Erna Witoelar, Kismadi, dan Nono Anwar Untuk edisi kali ini, personil m KABAR TPB selaku Knowledge Management Oﬃcer LOCALISE SDGs, Si Aminah Syahidah berhasil melakukan wawancara jarak jauh dengan Direktur Program Yayasan KEHATI, Ronny Megawanto, terkait program Yayasan KEHATI pada Ekosistem Laut sebagai upaya mendorong pencapaian TPB, terutama TPB 14, serta menemukenali dampak COVID-19 terhadap TPB 14. Si Aminah Syahidah SAS Terimakasih atas waktunya, Pak Rony. Sebagai pembuka, dapatkan Bapak jelaskan program-program dari Yayasan KEHATI yang terkait langsung dengan TPB 14 Ekosistem Laut?Ronny Megawanto RM Yayasan KEHATI saat ini memiliki dua signature program yang dapat dikatakan terkait langsung dengan TPB 14 Ekosistem Laut. Program pertama adalah yaitu Pengelolaan Sampah yang berada di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu. Program kedua adalah Pengelolaan Marine Protected Area MPA melalui Blue Abadi Fund yang berada di wilayah kepala burung Papua Barat. Seper kita ketahui, wilayah ini memiliki 10 Pengelolaan Sampah di Pulau Harapan dimulai dari upaya untuk mengurangi penambahan sampah plask didukung dengan aplikasi e-nyelam. Aplikasi ini menjadi acuan bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Harapan untuk Do and Don’t Yang boleh dan dak boleh dilakukan. Salah satunya adalah dak membawa kantong dan botol plask ke pulau. Sesampainya di Pulau Harapan, jika mereka ingin minum, warung-warung setempat menyediakan botol isi ulang, serta alat makan pun yang berasal dari bahan plask menggunakan bahan plask yang dapat digunakan berkali-kali. Untuk sampah plask yang sudah ada, program ini juga melakukan pendampingan bagi ibu-ibu setempat agak dapat mendaur ulang sampah plask menjadi buah tangan yang dapat dijual kepada wisatawan. Program Blue Abadi Fund sendiri berbeda dengan program dari Lembaga lain yang fokus pada pendampingan. Blue Abadi Fund adalah program grant atau hibah bagi organisasi masyarakat sipil di Papua Barat yang memiliki kegiatan melindungi wilayah laut di Menurut pandangan Bapak, bagaimana upaya pencapaian TPB 14 di tataran nasional?RM Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14 pada target 5 menyebutkan melestarikan sedaknya 10 % dari wilayah pesisir laut . Saat ini di ngkat nasional masih belum ditentukan apakah 10% tersebut adalah kawasan OECM Other Eﬀecve area-based Conservaon Measures /area selain dari kawasan lindung yang secara geograﬁs dikelola dan diatur dengan cara jangka panjang, atau kawasan konservasi yang sudah ada atau kawasan gabungan keduanya. Untuk OECM sendiri saat sedang dinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena Indonesia sebagai anggota Convenon of Biological Diversity CBD didorong untuk mengidenﬁkasi OECM pada wilayah masing-masing untuk diajukan ke World Environment Monitoring Center Programme PBB untuk masuk dalam Database Dunia tentang Kawasan Apakah ada tantangan yang dihadapi dan apa solusinya?RM Jika dikalkulasi, 10% yang dimaksud oleh TPB 14 target 5 sama dengan 30 juta hektar wilayah pesisir laut. Indonesia sendiri sudah memiliki 20 juta hektar yang berada di kawasan konservasi. Tantangannya sekarang adalah bagaimana mengelola wilayah konservasi ini secara efekf agar luasnya dak berkurang. Untuk mencari solusinya tentu membutuhkan kerja sama seluruh pihak dari pemerintah, praksi, akademisi, sektor swasta, masyarakat dan media. Saya lihat ini sejalan dengan prinsip TPB yaitu kerja sama mul pihak. SAS Saat ini dunia sedang bersama-sama menghadapi Pandemi COVID-19. Menurut Bapak, bagaimana dampak COVID-19 pada TPB 14?RM Saya akan melihat dari sisi industri perikanan. Kegiatan utama dalam rantai pasok industri perikanan adalah operasi penangkapan ikan. Armada penangkapan ikan skala besar membutuhkan awak kapal dalam jumlah yang dak sedikit. Masalahnya, para awak kapal mengalami kesulitan bekerja keka diwajibkan mengenakan masker. Apalagi jika diharuskan jaga jarak dengan awak kapal lainnya. Kewajiban menggunakan masker dan jaga jarak ini, sebagai cara untuk menghindari terjadinya penularan COVID-19, menjadi disinsenf bagi awak kapal perikanan untuk pergi melaut. Di sisi lain, dukungan pemerintah dalam bentuk bantuan langsung bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 menjadi insenf bagi mereka untuk nggal di rumah stay at home. Hal yang berbeda terjadi bagi nelayan subsisten dan kecil di negara berkembang yang dak memperoleh dukungan pemerintah jika dak melaut. Mereka umumnya melaut dak jauh dari pantai, melaut hanya satu-dua hari, dan memiliki jaring sosial yang cukup kuat di desa pesisir. Hasil tangkapan mereka sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berkurangnya awak kapal penangkapan ikan membuat pengusaha perikanan skala besar kesulitan menjalankan armada penangkapan ikan. Padahal permintaan dan harga ikan kemasan mengalami peningkatan selama wabah COVID-19. FAO, misalnya, melaporkan bahwa saat ini di pasar Eropa sedang terjadi peningkatan permintaan untuk ikan kaleng makarel dan sarden. Hal yang sama terjadi untuk ikan cakalang skipjack tuna dan madidihang yellowﬁn tuna.SAS Bagaimana dengan dampak posif dari COVID-19 ini?RM Penurunan operasi penangkapan ikan di laut bisa berdampak posif bagi ekosistem laut. Hal yang sama pernah terjadi selama perang dunia I dan II dimana hasil suatu penelian menunjukan terjadinya pemulihan stok ikan secara signiﬁkan. Dampak dari COVID-19 mungkin dak sesigniﬁkan perang dunia dimana kegiatan penangkapan ikan berhen selama 3-5 tahun. Meskipun buk pemulihan ekosistem akibat COVID-19 masih bersifat anekdotal, namun telah terlihat peningkatan kehadiran mamalia laut paus orca, lumba-lumba, dan anjing laut di kawasan-kawasan yang sebelumnya dak tercatat kehadirannya. Hal tersebut disampaikan oleh Carlos Duarte, ketua Pusat Penelian Laut Merah, yang berkonsorsium dengan peneli dari UK, Kanada, Spanyol, dan Saudi Arabia. Namun demikian praktek IUUF ilegal, unreported, unregulated ﬁshing tetap saja terjadi. Hal ini terbuk dengan tertangkapnya 5 kapal asing ilegal di Laut Natuna dan Laut Sulawesi oleh patroli KKP selama pandemi COVID-19 yang berasal dari Filipina 3 kapal dan Vietnam 2 kapal. SASNewsleer 9 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI, melalui surat edaran tertanggal 16 April 2020, menyatakan akan menunda pelaksanaan Musyawarah Nasional VI yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni hingga 3 Juli 2020. Surat Edaran yang ditandatangi oleh Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, menerangkan bahwa keputusan penundaan hingga waktu yang ditentukan kemudian ini diambil berdasarkan situasi Pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh Indonesa serta berbagai kebijakan mulai Tim LOCALISE SDGs UCLG ASPAC – APEKSI turut berduka atas wafatnya Bapak H. Syahrul, Walikota Tanjung Pinang pada hari Selasa 28/04/2020 pukul WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib, Tanjung Tanjung Pinang adalah salah satu mitra LOCALISE SDGs untuk wilayah Barat. Dibawah kepemimpinan beliau, pelaksanaan melokalkan TPB menjadi sebuah prakk baik yang disampaikan pada acara Internaonal Summit on Intercity Collaboraon, yang di selenggarakan oleh UCLG ASPAC dan Pemerintah Kota Hamamatsu pada Oktober 2019 lalu di Kota Hamamatsu, Jalan Bapak H. Syahrul. Semoga semangat Bapak dalam melokalkan TPB menjadi inspirasi bagi kita semua. DUKAPENUNDAAN MUSYAWARAH NASIONAL VI APEKSI 2020Newsleer 10dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 COVID-19, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instasi Pemerintah dan dengan memperhakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 COVID-19, serta keputusan memberlakuan PSBB di sejumlah pemerintah kota lainnya. SAS ResearchGate has not been able to resolve any citations for this has not been able to resolve any references for this publication.

ReliefDaratan. Bukit adalah suatu wilayah bentang alam yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari permukaan tanah di sekelilingnya namun dengan ketinggian relatif rendah dibandingkan dengan gunung. Perbukitan adalah rangkaian bukit yang berjajar di suatu daerah yang cukup luas. Bukit adalah suatu wilayah bentang alam yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari permukaan

Berbagai kenampakan alam memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Kenampakan alam di Indonesia terbentang luas dari Sabang hingga Merauke. Kenampakan alam mudah ditemui di Indonesia karena memiliki berbagai macam keberagaman alam yang menarik. Kenampakan alam juga disebut sebagai bentang alam. Kenampakan alam ini terbentuk secara alami dan berada diatas permukaan bumi, baik di wilayah daratan maupun di wilayah perairan. Beberapa contoh dari kenampakan alam adalah dataran tinggi, dataran rendah dan juga pantai. Ketiga kenampakan alam ini mempunyai ciri-ciri dan karakteristiknya masing-masing. Perbedaan ini terletak dari ciri-ciri lingkungan, aktivitas penduduk maupun sumber daya alam yang tersedia. Berikut ini sudah merangkum informasi mengenai perbedaan dari karakteristik dari dataran rendah, dataran tinggi dan juga pantai. Editors’ Picks 1. Karakteristik dari dataran rendah Freepik/wirestock Daerah dataran rendah memiliki permukaan yang lapang, datar, landai dan juga rata. Dataran rendah sering kali ditemui di dekat pantai. Maka karena itu pula, udara yang terletak di dataran rendah relatif tidak terlalu dingin. Dataran rendah memiliki suhu yang yang normal, artinya tidak terlalu panas namun juga tidak terlalu dingin. Lokasi dari dataran rendah berada pada ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Memiliki keadaan alam dengan dataran yang datar dan juga rata, membuat dataran rendah kerap dijadikan tempat pembangunan industri dan juga pemukiman warga. Selain itu, sumber daya alam yang paling umum ditemukan pada dataran rendah adalah pertanian. Dataran rendah memiliki tanah yang bagus dan kondisi yang baik, sehingga tidak heran bahwa terdapat berbagai macam tumbuhan yang tumbuh dengan subur. two. Karakteristik dari dataran tinggi Pexels/Batın Özen Daerah dataran tinggi terletak di lokasi yang dekat dengan pegunungan dengan ketinggian mencapai 500 meter di atas permukaan laut. Tidak seperti dataran rendah, ciri-ciri dari dataran tinggi memiliki permukaan alam yang bergelombang dan juga berbukit. Dataran tinggi juga disebut sebagai plato karena mencapai ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Selain itu, karena dekat dengan pegunungan maka dataran tinggi memiliki suhu yang cukup dingin. Sumber mata air dan juga perkebunan menjadi salah satu sumber daya alam yang terdapat pada dataran tinggi. Kerap dijadikan sumber mata pencaharian oleh masyarakat dengan perkebunan, terdapat beberapa contoh perkebunan yang cocok untuk tumbuh didataran tinggi. Beberapa perkebunan tersebut terdiri dari, kebun apel, kebun teh, kebun kopi, kebun stroberi hingga tembakau. Selain dimanfaatkan untuk perkebunan, dataran tinggi juga kerap dimanfaatkan untuk pertanian ataupun menjadi tempat wisata. 3. Karakteristik pantai Pexels/Asad Photo Maldiv Daerah pantai berbatasan langsung dengan lautan. Kawasan pantai memiliki ciri-ciri lingkungan yang berpasir. Memiliki kawasan yang dekat dengan lautan, maka tidak heran apabila setiap berkunjung ke pantai Mama akan menemukan berbagai macam hewan laut dan daratan seperti kepiting, kura-kura, udang dan berbagai hewan lainnya. Berbagai macam hewan dari laut ini kerap dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Selain dikonsumsi, hewan-hewan ini juga kerap dijadikan sebagai obat-obatan bahkan vitamin. Hal ini karena hewan-hewan tersebut memiliki kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Tidak hanya hewan, di pantai juga dapat ditemukan berbagai jenis tanamanan yang tumbuh dan memiliki akar yang bagus. Akar dari tanaman ini nantinya memiliki fungsi untuk dapat beradaptasi pada wilayah yang sering mengalami pasang surut air laut. Sama seperti hewan, tumbuhan yang hidup di daerah pantai juga dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan untuk kesehatan, seperti rumput laut. Tidak hanya itu, pantai juga kerap dijadikan sebagai destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan. Pantai merupakan salah satu tempat pilihan wisata yang dapat melepas penat dengan bersantai serta menghabiskan waktu libur sambil menikmati keindahan dari lautan. Adanya berbagai macam manfaat yang dapat ditemukan dari sumber daya alam yang satu ini, membuat warga sekitar juga ikut merasakan dampaknya dalam mencari mata pencaharian. Mata pencaharian yang sering dilakukan oleh para masyarakat sekitar adalah sebagai nelayan. Hewan laut yang mereka dapatkan pun dapat mereka perjual belikan maupun dikonsumsi bersama keluarga. Nah, itulah perbedaan ciri dan karakteristik yang terdapat pada dataran tinggi, dataran rendah dan juga pantai. Sekarang, anak mama dapat mengetahui perbedaannya masing-masing, kan? Baca juga Ajari Anak Sejarah Gunung Merapi, Sudah Ribuan Tahun dan Alami Erupsi Ternyata, Mengajak Anak Bermain di Alam Membawa Banyak Manfaat Ma! Ini v Cara Mengajarkan Anak Mencintai Alam

^{Batas- batas negara singapura adalah sebelah utara, Selat Johor Timur, Laut China Selatan selatan, Selat Singapura barat, Selat Malaka. B. Bentang Alam: Di bagian tengah Singapura terdapat perbukitan dengan puncak tertinggi Bukit timah (177m). Bagiat barat merupakan perbukitan rendah dan lembah sungai, antara lain Sungai Jurong dan lebah} 1 berikut tanaman yang tidak dijadikan makanan pokok adalah ... a jagung b padi c sagu d anggur 2 berikut tanaman yang tidak cocok di dataran tinggi adalah ... a teh b kopi c bakau d sayuran 3 Daerah yang cocok ditanami palawija seperti padi adalah ... a dataran tinggi b dataran rendah c pantai 4 bentang alam yang cocok dijadikan daerah industri adalah ... a dataran rendah b pegunungan c lembah 5 lembah yang sangat dalam dan luas serta dijadikan untuk pertanian dan pemukiman disebut ... a tanjung b ngarai c selat 6 tanaman bakau biasanya hidup di ... a pegunungan b dataran tinggi c pantai 7 kota jakarta termasuk dataran ... a rendah b tinggi c pegunungan 8 makanan pokok daerah papua adalah ... a padi b sagu c singkong 9 Tanaman kelapa tumbuh optimal di dataran ... a rendah b tinggi 10 tanaman kopi tumbuh optimal di dataran ... a rendah b tinggi Papan Peringkat Papan peringkat ini saat ini bersifat pribadi. Klik Share untuk menjadikannya publik. Papan peringkat ini telah dinonaktifkan oleh pemilik sumber daya. Papan peringkat ini dinonaktifkan karena opsi Anda berbeda dengan pemilik sumber daya. Kuis adalah templat terbuka. Ini tidak menghasilkan skor untuk papan peringkat. Diperlukan login Pilihan Berganti templat Interaktif Format lainnya akan muncul saat Anda memainkan aktivitas.

Gunungadalah gundukan tanah yang sangat tinggi dan besar. Ada gunung berapi yang masih aktif, gunung berapi yang sudah tidak aktif, dan gunung yang tidak berapi. Gunung tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berada pada rangkaian pegunungan. Contoh gunung yang terletak di Pulau Sumatra adalah Gunung Lauser (4.366 m) dan Gunung Kerinci (3.805 m).

Pranala link bentang v hampar;- alam pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi gunung, sawah, lembah, sungai, dan sebagainya yang sekaligus merupakan satu kesatuan; lanskap;membentang v tampak terhampar; terbuka luas sepanjang jalan tampak sawah -;membentangi v 1 menghampari; menutupi dengan sesuatu yang dihamparkan - seluruh lantai dengan permadani yang tebal;membentangkan v 1 menghamparkan tikar, permadani, dan sebagainya ia - seluruh tikar untuk duduk-duduk di bawah pohon; 2 mengembangkan; membeber sayap, kemah, layar, dan sebagainya; membabar; 3 menerangkan panjang lebar pendapat dan sebagainya menguraikan; memaparkan ia - makalahnya selama 30 menit;terbentang v tampak terbuka luas sawah, langit, dan sebagainya; terbabar; pukat, layar, dan sebagainya; terhampar tikar dan sebagainya;bentangan n yang dibentangkan layar, permadani, lampit, dan sebagainya ✔ Tentang KBBI daring ini Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ini merupakan KBBI Daring Dalam Jaringan / Online tidak resmi yang dibuat untuk memudahkan pencarian, penggunaan dan pembacaan arti kata lema/sub lema. Berbeda dengan beberapa situs web laman/website sejenis, kami berusaha memberikan berbagai fitur lebih, seperti kecepatan akses, tampilan dengan berbagai warna pembeda untuk jenis kata, tampilan yang pas untuk segala perambah web baik komputer desktop, laptop maupun telepon pintar dan sebagainya. Fitur-fitur selengkapnya bisa dibaca dibagian Fitur KBBI Daring. Database utama KBBI Daring ini masih mengacu pada KBBI Daring Edisi III, sehingga isi kata dan arti tersebut merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud dahulu Pusat Bahasa. Diluar data utama, kami berusaha menambah kata-kata baru yang akan diberi keterangan tambahan dibagian akhir arti atau definisi dengan "Definisi Eksternal". Semoga semakin menambah khazanah referensi pendidikan di Indonesia dan bisa memberikan manfaat yang luas. Aplikasi ini lebih bersifat sebagai arsip saja, agar pranala/tautan link yang mengarah ke situs ini tetap tersedia. Untuk mencari kata dari KBBI edisi V terbaru, silakan merujuk ke website resmi di ✔ Fitur KBBI Daring Pencarian satu kata atau banyak kata sekaligus Tampilan yang sederhana dan ringan untuk kemudahan penggunaan Proses pengambilan data yang sangat cepat, pengguna tidak perlu memuat ulang reload/refresh jendela atau laman web website untuk mencari kata berikutnya Arti kata ditampilkan dengan warna yang memudahkan mencari lema maupun sub lema. Berikut beberapa penjelasannya Jenis kata atau keterangan istilah semisal n nomina, v verba dengan warna merah muda pink dengan garis bawah titik-titik. Arahkan mouse untuk melihat keterangannya belum semua ada keterangannya Arti ke-1, 2, 3 dan seterusnya ditandai dengan huruf tebal dengan latar lingkaran Contoh penggunaan lema/sub-lema ditandai dengan warna biru Contoh dalam peribahasa ditandai dengan warna oranye Ketika diklik hasil dari daftar kata "Memuat", hasil yang sesuai dengan kata pencarian akan ditandai dengan latar warna kuning Menampilkan hasil baik yang ada di dalam kata dasar maupun turunan, dan arti atau definisi akan ditampilkan tanpa harus mengunduh ulang data dari server Pranala Pretty Permalink/Link yang indah dan mudah diingat untuk definisi kata, misalnya Kata 'rumah' akan mempunyai pranala link di Kata 'pintar' akan mempunyai pranala link di Kata 'komputer' akan mempunyai pranala link di dan seterusnya Sehingga diharapkan pranala link tersebut dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan, baik di dalam jaringan maupun di luar jaringan. Aplikasi dikembangkan dengan konsep Responsive Design, artinya tampilan situs web website KBBI ini akan cocok di berbagai media, misalnya smartphone Tablet pc, iPad, iPhone, Tab, termasuk komputer dan netbook/laptop. Tampilan web akan menyesuaikan dengan ukuran layar yang digunakan. Tambahan kata-kata baru diluar KBBI edisi III Penulisan singkatan di bagian definisi seperti misalnya yg, dng, dl, tt, dp, dr dan lainnya ditulis lengkap, tidak seperti yang terdapat di KBBI PusatBahasa. ✔ Informasi Tambahan Tidak semua hasil pencarian, terutama jika kata yang dicari terdiri dari 2 atau 3 huruf, akan ditampilkan semua. Jika hasil pencarian dari daftar kata "Memuat" sangat banyak, maka hasil yang dapat langsung di klik akan dibatasi jumlahnya. Selain itu, untuk pencarian banyak kata sekaligus, sistem hanya akan mencari kata yang terdiri dari 4 huruf atau lebih. Misalnya yang dicari adalah "air, minyak, larut", maka hasil pencarian yang akan ditampilkan adalah minyak dan larut saja. Untuk pencarian banyak kata sekaligus, bisa dilakukan dengan memisahkan masing-masing kata dengan tanda koma, misalnya ajar,program,komputer untuk mencari kata ajar, program dan komputer. Jika ditemukan, hasil utama akan ditampilkan dalam kolom "kata dasar" dan hasil yang berupa kata turunan akan ditampilkan dalam kolom "Memuat". Pencarian banyak kata ini hanya akan mencari kata dengan minimal panjang 4 huruf, jika kata yang panjangnya 2 atau 3 huruf maka kata tersebut akan diabaikan. Edisi online/daring ini merupakan alternatif versi KBBI Offline yang sudah dibuat sebelumnya dengan kosakata yang lebih banyak. Bagi yang ingin mendapatkan KBBI Offline tidak memerlukan koneksi internet, silakan mengunjungi halaman web ini KBBI Offline. Jika ada masukan, saran dan perbaikan terhadap kbbi daring ini, silakan mengirimkan ke alamat email gmail com Kami sebagai pengelola website berusaha untuk terus menyaring iklan yang tampil agar tetap menampilkan iklan yang pantas. Tetapi jika anda melihat iklan yang tidak sesuai atau tidak pantas di website ini silakan klik Laporkan Iklan

. 204 8 99 139 490 238 447 442